Alarm Stagnasi 2026: Mengapa 86% Ekonom Yakin Ekonomi Kita Sedang Berjalan di Tempat?
Survei FEB UI 2026 menunjukkan 86% ekonom menilai ekonomi Indonesia stagnan atau memburuk akibat inflasi pangan dan kebijakan fiskal yang kurang tepat.
Jika 8 dari 10 pakar ekonomi sudah berani menyatakan kondisi kita memburuk, maka masalahnya bukan lagi soal angka statistik, melainkan soal dompet kita yang kian menipis secara nyata.
Laporan dari FEB UI ini adalah “tamparan keras” yang membuktikan bahwa narasi pertumbuhan ekonomi selama ini sedang berhadapan dengan tembok tebal bernama stagnasi.
Jebakan Inflasi Pangan dan Kenaikan Upah Semu
Data BPS menunjukkan inflasi tahunan menyentuh 4,76%, namun realita di pasar seringkali terasa jauh lebih menyesakkan daripada sekadar angka di atas kertas.
Bagi kita yang merasakan harga bahan pokok melonjak, kenaikan inflasi bulanan sebesar 0,68% di Februari 2026 adalah bukti bahwa daya beli kelas menengah sedang dikuras habis.
Satu angka jangkar yang perlu kita waspadai: setiap kenaikan inflasi pangan sebesar 1% tanpa diikuti pertumbuhan upah yang setara akan langsung memangkas konsumsi rumah tangga secara agregat.
Mesin pertumbuhan kita terhambat karena pendapatan rumah tangga tidak sanggup mengejar lari cepat harga komoditas pokok dan energi global.
Dominasi Negara yang Mematikan Inovasi Swasta
Survei ini menyoroti tren pesimisme yang terus meningkat dari waktu ke waktu, menunjukkan adanya hambatan struktural yang gagal diperbaiki oleh otoritas terkait.
Berikut adalah pergeseran sentimen para ekonom dalam 18 bulan terakhir:
| Periode Survei | Memburuk | Stagnan | Membaik |
| Oktober 2024 | 42% | 40% | 18% |
| Maret 2025 | 45% | 39% | 16% |
| Februari 2026 | 48% | 38% | 14% |
Data di atas memperlihatkan bahwa optimisme terus merosot karena kebijakan yang ada dianggap terlalu berfokus pada peran pemerintah pusat daripada memberdayakan iklim usaha mandiri.
Sektor yang Paling Terluka: Siapa yang Menanggung Beban?
Kombinasi inflasi pangan dan wacana kenaikan PPN menciptakan tekanan ganda yang tidak merata di seluruh lini industri.
Sektor yang paling menderita adalah industri manufaktur padat karya dan perdagangan eceran, di mana margin keuntungan semakin tergerus oleh biaya operasional.
| Sektor Industri | Tingkat Dampak | Penyebab Utama |
| Ritel & Konsumsi | Sangat Tinggi | Penurunan drastis daya beli masyarakat kelas menengah. |
| Manufaktur | Tinggi | Kenaikan biaya logistik dan harga bahan baku impor. |
| UMKM | Tinggi | Terjepit biaya produksi mahal dan sulit menaikkan harga jual. |
| Logistik | Sedang | Terbantu permintaan digital, namun tertekan harga energi. |
Ini bukan sekadar risiko fiskal, tapi potensi jebakan berulang di mana kebijakan yang kurang tepat sasaran justru memperburuk posisi daya beli masyarakat itu sendiri.
Realitas Pahit di Balik Narasi Pertumbuhan
Pemerintah kini berada di posisi yang sangat sulit antara harus mempertahankan agenda belanja konsumtif atau beralih fokus total pada perbaikan fundamental kelas menengah.
Menunda kenaikan PPN dan melakukan intervensi langsung pada biaya logistik pelabuhan adalah langkah minimal yang harus diambil jika kita tidak ingin kapal ekonomi ini tenggelam.
Jangan sampai kita sibuk mempercantik angka pertumbuhan di atas kertas, sementara di dunia nyata, kita dipaksa mengencangkan ikat pinggang hingga ke lubang terakhir.
Pertanyaannya sekarang: apakah kita masih bisa menjaga disiplin untuk reformasi struktural, atau mulai terpaksa berkompromi dengan stagnasi yang berkepanjangan?
Selama kebijakan tidak menyentuh akar masalah, stagnasi ini bukan fase sementara—tapi awal dari penurunan daya beli yang lebih dalam dan lebih lama.