Pertaruhan 3 Persen: Mengapa Siasat Purbaya Adalah Alarm, Bukan Sekadar Antisipasi

Jika defisit APBN menembus angka 3%, dampaknya bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pemicu instan bagi depresiasi Rupiah dan pelarian modal masal.

Siasat darurat yang disiapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ini adalah pengakuan tersirat bahwa benteng pertahanan ekonomi kita mulai retak akibat gempuran harga minyak global.

Selama dekade terakhir, angka 3% telah menjadi “dogma suci” yang menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor global.

Namun, ketika pemerintah mulai berani menyuarakan kemungkinan revisi Undang-Undang APBN untuk melampaui batas tersebut, kita harus mulai menghitung ulang risiko sistemik yang sedang mengintai.

Kanibalisme Anggaran dan Dampaknya ke Kita

Instruksi Purbaya untuk memangkas belanja barang dan perjalanan dinas sebesar 5% hingga 10% adalah bentuk “kanibalisme anggaran” yang tak terelakkan.

Sebagai pembanding, setiap kenaikan US$1 pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) berpotensi membengkakkan beban subsidi dan kompensasi hingga Rp10 triliun lebih.

Angka fantastis ini sanggup melumat ruang fiskal kita dalam hitungan bulan jika harga minyak dunia terus meroket.

Meskipun terlihat bijak secara efisiensi, langkah ini membawa implikasi serius terhadap perputaran ekonomi domestik.

Belanja kementerian adalah penggerak ekonomi di sektor riil, sehingga pemangkasan mendadak akan mendinginkan daya beli di sektor jasa dan transportasi yang baru saja stabil.

Selain itu, identifikasi pos “non-prioritas” yang dilakukan terburu-buru berpotensi mengorbankan program strategis jangka panjang demi menyelamatkan subsidi energi jangka pendek.

Bagi kita sebagai masyarakat, tekanan ini muncul perlahan dalam bentuk harga energi yang bertahan tinggi dan inflasi yang sulit dijinakkan.

Ruang fiskal yang semakin sempit juga berarti berkurangnya jatah anggaran untuk program perlindungan sosial yang jauh lebih krusial bagi rakyat kecil.

Simulasi Dampak: Belajar dari Kegagalan Negara Lain

Belajar dari krisis di beberapa negara berkembang, pelebaran defisit tanpa strategi keluar yang jelas sering kali diikuti oleh lonjakan yield obligasi yang mencekik.

Indonesia bukan pengecualian jika skenario serupa dipaksakan hanya untuk menahan beban subsidi yang tidak tepat sasaran.

Jika kita benar-benar mengeksekusi opsi pelebaran defisit hingga menyentuh angka 3,5%, investor asing pemegang SBN akan merespons dengan aksi jual masal.

Pemerintah nantinya terpaksa menaikkan imbal hasil obligasi untuk menarik investor kembali, yang berarti biaya utang kita akan membengkak drastis.

Beban pembayaran bunga ini akan memakan porsi APBN kita selama bertahun-tahun ke depan, mengurangi jatah pembangunan di sektor lain.

Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai fiscal death spiral, di mana pelemahan Rupiah justru membuat biaya impor minyak semakin mahal dalam denominasi lokal.

Ini bukan sekadar risiko fiskal, tapi potensi jebakan berulang yang membuat setiap kenaikan harga minyak justru memperburuk posisi anggaran itu sendiri.

Realitas Pahit di Balik Narasi Ketenangan

Persiapan amandemen UU APBN hanya dalam waktu satu pekan menunjukkan adanya urgensi yang tidak sinkron dengan narasi ketenangan yang dilempar ke publik.

Fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi mengejar pertumbuhan yang agresif, melainkan sekadar bertahan dari kebangkrutan fiskal akibat ketergantungan kronis pada energi fosil.

Transparansi mengenai seberapa lama APBN kita bisa bertahan tanpa menyentuh angka 3% jauh lebih dibutuhkan pasar daripada sekadar instruksi penghematan rutin.

Pertanyaannya sekarang: apakah kita masih bisa menjaga disiplin fiskal, atau mulai terpaksa berkompromi dengan keadaan?

Selama harga minyak tetap tinggi, pertanyaannya bukan lagi apakah APBN kita akan tertekan, melainkan seberapa jauh pemerintah harus melonggarkan batas yang selama ini dianggap tidak boleh dilanggar.